ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A.    Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia terbentuk sebagai suatu negara berdaulat, merupakan cita-cita seluruh komponen bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.“Keinginan untuk merdeka bukan tanpa alasan, mengingat pada zaman penjajahan bangsa Indonesia dalam keadaan tidak terdidik karena Pendidikan hanya dapat diperoleh bagi kaum tertentu”.[1]

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita Nasional Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), sebagaimana telah diamanatkan dalam alenia keempat pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesian yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan, serta dengan mewujutkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Salah satu kewajiban yang dibebankan kepada Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana Ketentuan Pasal 31 Ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang”

Pendidikan merupakan upaya paling utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan modal dasar bangsa dan Negara dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal global.Hanya dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat lebih terjamin dalam proses transisi menuju demokrasi, dan hanya dengan pendidikan yang bermutu Indonesia dapat membangun keunggulan kompetetif dalam persaingan global yang semakin sangat intens.[2]Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,[3]dengan demikian pembangunan pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan ketentuan undang-undang tersebut guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mengusahakan sistem pendidikan yang dapat bersaing secara global melalui suatu Sistem Pendidikan Bertaraf Internasional. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional(selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2003),menentukan bahwa:

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

Penerapan Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003, telah dilakukan oleh pemerintah, namun dalam ketentuan tersebut seperti yang telah dituliskan diatas, bahwa keberadaan satuan Pendidikanyang bertaraf internasional yang diwujudkan dalam Sekolah Bertaraf Internasional (Selanjutnya disebut SBI) sebagai amanat Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 menyebabkan terjadinya dualisme sistem Pendidikan di Indonesia yaitu sistem pendidikan Nasional dan sistem Pendidikan bertaraf internasional.Sehingga Penyelenggaraan SBI sebagai implementasi ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003, dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1); Pasal 28I ayat (2); Pasal 31 ayat (2); Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 36 UUD NKRI Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebutKewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan salah satu kewenangannya yakni menguji undang-undang terhadap uunadng-undang dasar,bahwa ketentuan yang mengatur kewenagan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review yaitu, Pasal 24C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945.[4]

Para Pemohon “Andi Akbar Fitriyadi, Nadya Masykuria, Milang Tauhida, Jumono, Lodewijk F. Paat, Bambang Wisudo, Febri Hendri Antoni Arif”,[5]bersamadengan kuasa hukumnyamenjelaskan dalam permohonannya adalah Warga NegaraIndonesia yang berkedudukan sebagai orangtua murid, dosen, aktivispendidikan serta aktivisIndonesia Corruption Watch(ICW) yang merasa dirugikan hak-hakkonstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003.Dengan demikian ketentuan Legal Standingsebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2003) Tentang Mahkamah Konstitusisuda dipenuhi.[6]

Beberapa masala yang menjadi dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah bahwa para Pemohon menyatakan dana untuk penyelenggaraan SBI berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berpotensi untuk terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan, karena terdapat sekolah yang tidak menggunakan dana ini untuk meningkatkan mutu sekolah melainkan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah. Selain itu seharusnya dengan dana untuk penyelenggaraan SBI orang tua murid tidak dibebani lagi dengan biaya sekolah namun pada prakteknya pihak sekolahmasih memungut biaya pendaftaranpenerimaan siswa baru, biaya gedung dan biaya Pendidikan. Keberadaan satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, jika dilihat dari tujuannya agar Indonesia memiliki lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan di negara maju sangat baik, namun hal ini belum tentu sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menimbulkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia karena dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 terdapat frasa “satu sistem pendidikan nasional” yang dapat diartikan sebagai satu sistem yang digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan nasional maka dengan adanya satuan pendidikan bertaraf internasional menurut Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 menimbulkan dualisme sistem pendidikan. Keberadaan satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk liberalisasi pendidikan karena negara mengabaikan kewajibannya membiayai sepenuhnya pendidikan dasar dan membiarkan sekolah yang menyelenggarakan program SBI untuk memungut biaya pendidikan kepada masyarakat, dan  Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan hal ini melanggar hak bagi warga negara terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang sederhana atau tidak mampu, meski program ini memang memberikan kuota bagi siswa miskin yang berprestasi namun hal ini dipertanyakan lagi bagaimana dengan siswa yang tidak berprestasi, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. serta pemohon mendalilkan satuan pendidikan bertaraf internasional berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia karena proses pendidikan SBI menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar dan karakter yang hendak dibangun dari sekolah berstandar internasional dinilai tidak melahirkan manusia berkepribadian Indonesia.

Bertitik tolak dari uraian di atasjelas bahwa kepentingan konstitusional para pemohon telah dirugikan dengan keberadaan Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003, sehingga diajukan untuk dilakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk menulisdan menindak lanjuti dalam bentuk penelitian hukum dan pengkajianterhadapdasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Terkait Pengujian Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan implikasi Hukum PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Terkait Pengujian Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan judul,Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

[1] Kartini Malarangan, Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, Tesis PPS-UNHAS, 2005, hlm. 3

[2]Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi Dan Demokratisasi, Jakarjat, Kompas, 2006, hlm. 215

[3]Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran,Implementasi Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, PPS-UNHAS, Vol.1, No.3, Des 2013, hlm. 361

[4]Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[5]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012

[6]Pasal 51ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;

This is my life

Assalamu alaikum….!!!

Selamat malam yang lagi baca blog ini, sebetulnya sekarang masi bingung mau menulis apa dan memulai katanya dari kata apa, tapi niat untuk menulis sangat kuat dan kebetulan masi belum bisa tidur apalagi disamping kanan saya ada segelas kopi yang bersanding dengan sebungkus rokok. Hahaha…..!!

Kali ini mungkin saya akan menulis tentang perjalanan hidup saya sekarang ini “mengenai apa yang saat ini saya rasakan” mungkin kedengaranya agak kurang pas bagi seorng cowok meluapkan perasaannya  dengan sebuah tulisan, bagaikan seorang wanit yang lagi nulis diary.

Tapi Sebelumnya saya sedikit akan bercerirta tentang mengapa saya menulis sebuah catatan layaknya seorang wanita.

Yang pertama tingkah laku dalam keseharina saya sangat normal seperti para laki-laki pada umumnya dan tidak menunjukan gaya layaknya seorang banci/waria. Hanya saja mungkin dari segi atau cara saya mendapat didikan dari ornag tua yang sedikit agak berbedah dari yang lainnya.

Saat saya masi berusia 10 tahun mendiang Almarhum Ayah handa meninggal dunia pada saat saya masi duduk di bangku kelas 3 SD, dan sejak saat itu pula saya di didik dan dibesarkan oleh perempuan yang begitu hebat dan sangat berjasa atas apa yang telah ia berikan dan lakuka terhadap saya. Dia adalah IBU saya yang merawat, menjaga dan membesarkan 5 orang anaknya tanpa mengenal rasa lelah. Dan bahkan Dia bisa melakukan semuanya, terkadang dia bisa menjadi ayah untuk kami.

Mungkin ini menjadi sebuah kesimpulan untuk menjawab mengapa saya mempunyai perasaan tak jauh dari seperti perasaan seorang perempuan, sebab ketika saya dididik dan dibesarkan oleh seorang perempuan maka akan terbentuk pula sebuah perasaan seperti layaknya seorang yang telah mendidik saya.

Break…!! Lagi minum kopi dan negerokok……

Okey.. sekarang kita lanjut lagi, tapi sebelumnya mungkin ada dari si pembaca yang ingin tau berapa waktu yang saya gunakan untuk Break merokok dan minum kopi, Kurang lebih 15 menit dan menghabiskan 2 batang rokok dan setengah gelas kopi.

Next…

setelah saya melihat dari beberapa bait tulisan ini sepertinya bukan NOTE kecil lagi. Dan apa lagi Kini ada begitu banyak kata yang melilit dikepala saya, hingga semakin binggung mana yang semestinya di tuangkan kedalam tulisan ini.

Tanggal 03 desember tahun 2013, pukul 01.39 am.

Sedikit pun tak pernah terbayangkan atas apa yang kini menjadi beban dalam fikiran saya, begitu sulit kenyataan ini untuk diterima dan tak satu pun keajaiban yang dapat merubahnya, mungkin ini lah yang dinamakan takdir atau sebuah ketntuan yang telah digarisan oleh sang pencipta. Terkadang igin rasanya keluar jauh dari kehidupan dan kenyataan ini untuk dapat memulai hidup dari titik nol dan melupakan semuanya, namun semakin hal ini kulakukan, sekan nafas ku terhenti. Tak sekalipun saya meneteskan air mata, namun tak terhitung seberapa banyak tangisan dalam hati. Berharap semuanya akan baik-baik saja hingga semua mimpi menjadi hal yang nyata.

Dalam sujudku meminta

Ya Allah…

Berikan hamba kekuatan atas cobaan ini, hilangkan perasaan dan beban ini hingga mimpi dan niat kami terwujut atas izin dan restuMu.

Mohon maaf kepada para pembaca dalam hal ini saya tidak dapat menulis pokok persoalannya, sebab ini menyangkut kelangsungan hubungan saya dan juga privasi kami berdua, walaupun pada dasarnya ada diantara beberapa orang yang mengetahuinya yang kebetulan terkait pada masalah yang saya alami, mereka teman dari pacar saya.

Diakhir tulisan ini saya akan menulis sedikit mengenai Ayu dia adalah calon ibu dari anak-anak saya nantinya tentunya atas izin dan restu Allah Swt.

Saya memanggilnya dengan sebutan yayang dan pangilan untuk saya, dia memanggil dengan sebuatan aa (bahasa sunda yang berarti kakak), nama pangilan ini atas permintaannya agar dia memanggil saya dengan sebuatan aa. It’s Ok…!!!

Orangnya baik, ramah, agak cerewet jika dengan teman-temanya dan orangnya taat beribadah. 8 tahun yang lalu kami pernah menjalin hubungan selama 6 bulan pada saat kami duduk dibangu SMA, hanya saja saat itu saya pindah dan jarak yang begitu jauh hingga semuanya sulit dipertahankan. Tahun 2008 saya kembali dan satu kota dengannya, 2011 dengan izin Allah saya dipertemukan kembali, dan Alhamdu lillah saat ini hubungan kami berjalan 2 tahun.

NOTE:

For my girlfriend,

kau bagai bintang ditengah samudera arahkan jiwa ini, ampuni mata ini yang tak mampu melihat kedalam cintamu yang sesungguhnya, maafkan aku yang sempat melukaimu,

Tuhan…!!! Tolong sampaikan sejuta sayangku untuknya, akan ku buktikan betapa sesungguhnya aku mencintainya.

Wassalam…..!!!!